BANNIQ.Id. Mamuju. | Pasca pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum ( JPU ) di Pengadilan Negeri ( PN ) Mamuju terkait perkara Ijazah palsu yang menuntut terdakwa terdakwa Haris Halim Sinring, 3 tahun penjara dengan denda 36 juta subsider 2 bulan.
Penasehat Hukum (PH) terdakwa Dedi Bendor kepada waratawan mengaku dalam pembelaannya atau pedoi terdakwa menyebutkan bahwa kliennya dianggap tidak bersalah dan membuktikan bahwa ijazahnya dipastikan asli. Sehingga kata Dedi, meminta kepada majelis hakim agar dibebaskan dari tuduhan JPU.
Salah satu alasan kliennya tidak bersalah sebut Dedi, berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang mengaku mendaftarkan klien ikut ujian persamaan di SMKN 3 Ujung Pandang dan saksi menemani klien ikut ujian waktu itu di SMKN 3 Ujung pandang.
Selain itu kata dia, ada bukti surat yang diajukan di persidangan berupa daftar nilai hasil evaluasi belajar akhir siswa yang ditandatangani oleh kepala sekolah SMKN 3 Ujung Pandang atas nama Drs. Muhammad Admin tertanggal 30 Mei 1998. Lanjut kata dia, dalam daftar tersebut terdapat nama kliennya Haris Halim Sinring pada nomor urut 6 dengan nomor induk siswa 5178.
“ Alasan klien kami tidak terbukti bersalah dan ijazahnya asli, karena terbukti dalam persidangan klien kami pada tahun 1998 pernah mengikuti ujian persamaan di SMKN 3 Ujung Pandang, itu berdasarkan keterangan saksi yang kami hadirkan dalam persidangan, “ jelas Dedi
Selain itu kata dia, dalam bukti KR02 yg diajukan Jaksa memang tidak terdapat nama klien atau terdakwa Haris dan itu logis karena berdasarkan keterangan saksi dari pihak sekolah SMKN 3 Ujung pandang KR02 Itu hanya daftar nama – nama siswa murni yang mengikuti sekolah dari kelas 1 sampai tamat, sedangkan klien atau terdakwa Haris, hanya mengikuti ujian persamaan. Dan juga berdasarkan keterangan saksi dari pihak sekolah dan Mendikbud menyatakan dari blangko ijazah yang dimiliki terdakwa itu asli.
Sidang perkara ijazah palsu yang menyeret terdakwa mantan calon bupati Mamuju Tengah ( Mateng ), kembali dilanjutkan pada tanggal 24 Desember 2024 dengan agenda pembacaan putusan.|***