BANNIQ.Id.Mamuju. Kegiatan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Junda Maulana serta turut dihadiri Direktur Pencegahan Wilayah Sulawesi besert tim Korsupgah KPK, kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Mwnurut Darwis, MCP merupakan monitoring capaian kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi 8 (delapan) area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional.
Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayananan publik, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pajak daerah, Penguatan APIP. Ungkapnya.
Rakor tersebut bertujuan untuk meningkatkan capaian MCP Pemerintah Sulawesi Barat yang kini berada diangka 68,6%. “Hari ini kita lakukan Rapat Monitoring bersama Korsupgah KPK, guna optimalkan capaian MCP”
Sebagaimana target Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Panca Daya, yang tekah ditetapkan sebesar 78%”. Ujar Darwis
Dalam rakor tersebut Direktur Pencegahan wilayah Sulawesi, Bapak Andi menjelaskan progres Capaian MCP dan SPI. Namun sebelumnya Sekertaris Daerah melaporkan capaian sementara MCP KPK, dan menjelaskan masing-masing indikator dari Perangkat Daerah terkait dan selanjutnya menurut Junda Maulana akan dilakukan evaluasi baik terhadap permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah maupun peluang penyelesaian yang dapat ditempuh untuk mempercepat capaian aksi dan target MCP KPK Tahun 2025 ini.
“Saya harap kepada seluruh OPD terkait di 8 (Delapan) area intervensi segera cepat lengkapi data dukungnya dan segera sampaikan ke inspektorat, sehingga target MCP kita pada tahun ini tercapai dan meningkat,” ungkap Junda./***
