ADVERTORIAL

Wagub Sulbar Hadiri Urun Rembuk Akbar, Serukan Persatuan Perjuangkan DOB Balanipa

Kolasefoto : wagub Sulbar salim S Mengga bersama Ketua KAPP balanipa Mujirin M Yamin saat Kegiatan Urun Rembug DOB Balanipa.

BANNIQ.Id. Polewali Mandar – Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga menghadiri secara langsung acara Urun Rembuk Akbar yang digelar oleh Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Balanipa, yang diselenggarakan di boyang kayyang buttu ciping, Sabtu 13 September 2025.

Kehadiran pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka ini disambut antusias oleh para tokoh masyarakat, pemuda, dan elemen organisasi yang hadir memenuhi lokasi acara. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Polman Samsul Mahmud, anggota DPR RI yang ikut memberikan dukungan moral.

BPK Sulbar Kembali Berikan Opini WTP untuk Pemkab Polman Atas Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2025

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Salim S Mengga menyampaikan, bahwa seluruh persyaratan administrasi DOB hampir rampung. Hanya tinggal satu syarat yang belum tuntas, yakni penandatanganan batas wilayah antara Balanipa dan Majene yang dijadwalkan selesai pada paripurna minggu depan.

Wakil Gubernur juga turut memberikan penekanan penting agar proses pemekaran tidak dicemari praktik transaksional.

Yatibersa Salurkan Sapi Qurban dan Bantuan Sembako untuk Mualaf Pedalaman Mentawai

“Pemekaran ini adalah hak masyarakat. Jangan ada yang meminta atau menggunakan uang untuk meloloskan pemekaran ini. Perjuangan harus dilakukan secara murni dan benar,” tegas Salim S Mengga.

Ia juga menyebut bahwa sebelumnya, sebanyak 90 daerah disetujui masuk ke paripurna, dan Balanipa termasuk dalam 86 daerah yang diajukan berikutnya. Namun, keterbatasan anggaran negara membuat pemerintah hanya dapat mengakomodasi sebagian usulan pada saat itu.

Usai Viral di Medsos Terkait Pelayanan, Bupati Polman Sidak Puskesmas Campalagian

Untuk itu, ia menyerukan agar seluruh elemen bersatu – mulai dari anggota DPR RI, DPD, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten, hingga Bupati – guna memperjuangkan aspirasi masyarakat Balanipa.

“Kita perlu melobi Komisi II DPR RI serta kementerian terkait. Langkah komunikasi politik harus strategis, terkoordinasi, dan dilakukan dengan cara yang benar,” ujarnya.

Ia menutup dengan harapan agar pengalaman masa lalu menjadi pelajaran berharga, dan mengajak semua pihak untuk bersatu dan meminta perbaiki starategi dalam mengawal perjuangan ini.

“Jangan sampai kesalahan sebelumnya terulang. Mari kita perjuangkan pemekaran ini demi kesejahteraan masyarakat Balanipa,” pungkasnya./***

× Advertisement
× Advertisement