BANNIQ.Id.Mamuju. Rapat Kordinasi Teknik Rencana Pembangunan(Rakortekrenbang) Pemprov Sulbar yang dilaksanakan hari ini,Rabu, 20 Maret 2024 di Grand Maleo Hotel Mamuju,Dibuka oleh Sekprov Sulbar,Dr.Muh.Idris,DP.
Kegiatan ini dihadiri oleh semua pimoinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar dan Bappeda Kabupaten Se Sulbar.
Pada sesi pembahasan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim Sulbar telah menyepakati hasil pembahasan outcome prioritas yang diusulkan oleh Disperkim Kabupaten.
Kepala Seksi Program Disperkim Sular Muh.Dadang mengatakan, beberapa catatan pembahasan seperti yang diusulkan Disperkim Polman,antara lain; Dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi terkait Perumahan layak huni dan permukiman berupa dukungan PSU Bidang Permukiman.Selanjutnya, Dibutuhkan pengusulan berupa dokumen SK Kawasan Kumuh Kesepakatan.
Selanjutnya,pencapaian target yang akan dilakukan melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan dan pendanaan yaitu APBN, APBD provinsi dan/atau kabupaten/kota, dan swasta/pengembang serta CSR.
Berikutnya, Pemprov mendorong kabupaten/kota untuk berpartisipasi aktif dalam pengusulan DAK Tematik PPKT sebagai bagian dari pencapaian target
RLH. Pengusulan ini berdasarkan SK Kumuh yang saat ini dalam proses updating baseline oleh Kementerian PUPR melalui BPPW.
Rakortekrenbang tingkat Provinsi Sulbar(foto:repro)
Kemudian Berdasarkan capaian RLH Tahun 2023, maka telah ditargetkan dalam
RPD Prov. Sulbar untuk Tahun 2025 adalah 65,05%. Hal ini berdasarkan
tren dari Tahun 2022-2026.
“Disepakati target untuk RLH di tahun 2025 sebesar 77,83 Persen,Tandasnya.
Kemudian Dinas Perkimtan Kab. Majene,kesepakatan pembahasannya yakni, Berdasarkan data RTLH sekitar 13.000 lebih, tahun 2024 melakukan
pemutakhiran data Banyak bantuan dari berbagai sumber pendanaan akan tetapi tidak sepenuhnya berkoordinasi dengan Pemkab.
Berikutnya, Masih ada 4.000 lebih yang belum tertangani sejak terjadinya gempa
– Yang direncanakan korban relokasi banjir di Salutambung
– Akan melakukan Sinkronisasi Perda tentang Kawasan Kumuh
Poin selanjutnya, Bappeda Kabupaten Majene mengusulkan Agar Provinsi memberikan Kabupaten majene sebagai salah satu prioritas dalam melaksanakan kebijakan Dinas Perkim Provinsi Sulawesi Barat:
Seterusnya, Pencapaian target yang akan dilakukan melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan dan pendanaan yaitu APBN, APBD provinsi dan/atau kabupaten/kota, dan swasta/pengembang serta CSR.
Kemudian Pemprov mendorong kabupaten/kota untuk berpartisipasi aktif dalam pengusulan DAK Tematik PPKT sebagai bagian dari pencapaian target
RLH. Pengusulan ini berdasarkan SK Kumuh yang saat ini dalam proses updating baseline oleh Kementerian PUPR melalui BPPW.
Berdasarkan capaian RLH Tahun 2023, maka telah ditargetkan dalam RPD Prov. Sulbar untuk Tahun 2025 adalah 65,05%. Hal ini berdasarkan tren dari Tahun 2022-2026.
Dan yang terakhir Agar kabupaten menyampaikan SK Kawasan Kumuh ke provinsi untuk dijadikan bahan pertimbangan penentuan lokasi dan alokasi.
” Dalam kegiqtan Rakortekrenban ini disepakati target untuk RLH di tahun 2025 sebesar 60 Persen,” pungkasnya.|***