BANNIQ.Id. Mamuju. Guna memastikan aktivitas tambang pesisir berjalan sesuai dengan regulasi dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kesejahteraan masyarakat, Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, melakukan kunjungan kerja ke lokasi pertambangan yang dikelola oleh PT. Raya Pasir Andalan (RPA) di Desa Kalukku Barat dan Desa Beru-Beru, Kabupaten Mamuju,Kamis , 24 Oktober 2024.
Turut serta dalam. kunjungan ini antara lain Pejabat ESDM, PTSP, dan juga didampingi Camat Kalukku, Kapolsek Kalukku, Pejabat Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda Abdul Rauf, Staf Pendamping dari Sekretariat DPRD Prov Sulbar serta seluruh masyarakat dari Kalukku Barat dan Beru-Beru.
Maksud dari kunjungan ini untuk memastikan aktivitas yang akan dilakukan, apakah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan pertambangan. Selain itu, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar terkait dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari aktivitas tambang tersebut.
Dalam suasana akrab Munandar Wijaya berdialog dengan pemerintah desa dan warga setempat untuk mengetahui secara langsung kendala maupun dampak yang akan dirasakan masyarakat akibat aktivitas pertambangan.
“Di dua desa tersebut hari ini sudah ditindak lanjuti dalam bentuk melakukan kunjungan ke lokasi yang menjadi titik koordinat perusahaan tersebut. Sehingga kehadiran kami disini merupakan bagian dari hasil rapat-rapat yang telah dilakukan beberapa pekan terakhir terkait soal penolakan masyarakat di dua Desa tersebut terkait hadirnya perusahaan”. jelas Munandar.
Dijelaskan, dari data-data dan konfirmasi yang kami dapatkan dilapangan yang sumbernya langsung dari masyarakat kemudian disaksikan langsung oleh kurang lebih dua ratusan lebih masyarakat dan camat, Kapolsek dan dirinya sendiri dari DPRD serta pihak Pemprov memang mayoritas menolak.
Sehingga lanjut Munandar, situasi ini memberikan gambaran selaku DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi dari hasil kunjungan kerja dan data-data serta dokumen-dokumen secara objektif kita dapatkan dilapangan untuk kita teruskan ke Pemprov Sulbar. Insyaallah besok tanggal 25 Oktober 2024 kita akan buatkan suratnya sesuai dengan fakta dan apa yang kita dapatkan di lapangan.
Sementara itu, Abdul Hamid salah satu perwakilan warga mengapresiasi kepada anggota DPRD dan perwakilan dari OPD terkait yang telah turun langsung ke lokasi untuk mensurvei,
“ini membuktikan keseriusan mereka peduli kepada masyarakat terkhusus kami yang berada diwilayah pesisir”. tandasnya.
Kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait dengan kegiatan yang berdampak signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. |ant/ros/***