BANNIQ.Id.Sulbar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Sulawesi Barat dalam hal ini diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliani membuka kegiatan Sosialisasi Layanan Kenotariatan di Hotel Pantai Indah Mamuju, Kamis, (4/04/19).
Kegiatan ini mengangkat tema “Sistem Administrasi dan Tata Kelola Kantor Notaris demi Mewujudkan Produk Layanan Administrasi Hukum Umun yang berkepastian Hukum.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Barat Sri Yuliani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Berdasarkan Permenkumham Nomor 20 tahun 2015, pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM.
Dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Hukum dan HAM inilah, maka Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan atas kinerja yang dilakukan oleh Notaris yang ada di wilayah.
” Sebagai bukti keseriusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi BArat dalam melalukan pengawasan kepada Notaris dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, kami saat ini sedang mendorong pembentukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Polewali Mandar”ucapnya
“Keberadaan Majelis Pengawas tidak boleh hanya dipahami sekedar memeriksa administrasi notaris, perannya lebih dari itu yaitu mewakili Menteri Hukum dan HAM untuk memastikan produk layanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat” lanjutnya
Turut hadir Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat Lukman Umar, S.Pd.,M.Si selaku Narasumber, Perwakilan Kapolda Sulawesi Barat AKBP. Yuli Rinawati,SH selaku narasumber, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sulawsi Barat Minta Jaya Ginting,SH.,M.Kn yang juga merupakan Narasumber, Kabid Pelayanan Hukum Abdullah,SH.,MH, para Notaris se-Sulawesi Barat,MPW,MPD,pewakilan Mahasiswa,serta Pejabat Struktutural dilingkungan Kantor Wilayah.|rilis.kmhm.s