BANNIQ.Id.Sulbar. Lambannya proses pencairan kerjasama Media pada Dinas Kominfo,, yang sampai sore kemarin , Rabu (28/5/2019) belum terbayarkan, padahal jauh sebelumnya SPJ kerjasama tersebut sudah lama telah ditandatangani oleh penanggung jawab masing-masing media yang terkontrak .
Atas penilaian kinerja tersebut, sejumlah perwakilan Wartawan menyesalkan atas lambannya proses di Dinas Kominfo, bahkan mereka menilai sebaiknya mengembalikan humas ke Biro Humas seperti Dulu.
“Menyikapi hal ini Pemprov harus segera mengembalikan biro humas terpisah dari Dinas infokom,” Terang Wapemred Daulat Rakyat, Mursalim Madjid,S.Sos.Rabu(29/519)
Usulan pengembalian Biro Humas tersebut sambung Salim,Alasanya, pertama tidak efektif dan lamban merespon terkait proses penyerapan anggaran khususnya anggaran media yang jumlahnya tak seberapa.
Kedua pola satu pintu tanpa dimbangi SDM yang bagus hasilnya akan kewalahan. Bisa dilihat LPJ media sudah lama masuk tapi sampai hari ini belum cair.
Ketiga, Staf infokon yang tak mampu bekerja segera di evaluasi
” Media hanya menuntut haknya bukan mengemis. Sangat disayangkan infokom jika ada yang dibayarkan dan tidak karena jelas ini diskriminatif,” Ujarnya kesal
Sebab itu, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Sulbar ini menghimbau kepada media siber (online) yang punya kerjasama pemprov untuk memboikot semua pemberitaan kegiatan pemprov sulbar.
Ketidak profesionalan Dinas Kominfo Sulbar juga disoal Ketua Asosiasi Media Syber Indonesia (AMSI) Sulbar, Anhar.
” intinya Pemprov dalam hal ini Kominfo harus lebih profesional untuk kerjasama dengan media, tidak boleh membedakan kalau segala prasyarat sudah dipenuhi untuk sebuah kerjasama maka harus dilaksanakan atau dibayarkan kerjasamanya,” Ucap Anhar Via Waatshaap.
Ditambahkan Pimred Ketinting.Com ini, Pemprov Sulbar harus mendukung penuh tumbuhnya media profesional, setidaknya menuju profesional. Sehingga dalam membangun kerjasama tidak disamaratakan.
” Harus dicatat kualitas media dalam memproduksi sebuah berita itu ditentukan oleh orang-orang yang juga profesional, berkaca dari masalah di atas, Semoga kerjasama tahun ini bisa jadi evaluasi besar.,” Ujarnya.
Ke depan masih kata Anhar, Pemprov selaku pemilik anggaran berhak menentukan dengan siapa bekerjasama dan degan syarat sesuai regulasi yang ada,dan benar-benar harus memperhatikan bobot.
” Untuk yang akan datang, Pemprov selaku pemilik Anggaran untuk melakukan kerjasama media dengan memperhatikan bobot dan syarat yang sesuai Regulasi,” Pungkasnya.|Nn.sd.
