BANNIQ.Id Mateng– Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Mamuju Tengah, Imansyah, menghadiri undangan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas P2DD.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari kerja pada 22 hingga 23 September 2024, bertempat di Hotel Indonesia Kempinski, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Pada rakornas itu Mamuju Tengah meraih nominasi terbaik III tingkat Nasional kategori ROOKIE OF THE YEAR TAHUN Tahun 2024. Dimana Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pemula dalam mengikuti program TP2DD ini, namun mampu membuktikan keseriusan dalam meningkatkan dan kontribusi nyata dalam program tersebut.
“Alhamdulillah, Nominasi Tingkat Nasional ROOKIE OF THE YEAR TAHUN 2024 TP2DD Kabupaten Mamuju Tengah Terbaik III, semoga kedepan masih bisa lebih baik” ungkapnya.
Rakornas P2DD yang dihadiri oleh para kepala daerah, pejabat pemerintahan, serta pemangku kebijakan lainnya bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam upaya mempercepat dan memperluas implementasi digitalisasi di seluruh daerah di Indonesia.
Dengan adanya program digitalisasi ini, diharapkan tercipta efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan serta optimalisasi layanan publik di daerah.
Imansyah, juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong integrasi sistem digital yang efektif.
“Kami sangat mengapresiasi adanya Rakornas P2DD ini sebagai sarana berbagi strategi dan best practice antar daerah dalam mempercepat digitalisasi, terutama di sektor pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah,” ujar Imansyah, Minggu (22 September 2024).
Partisipasi aktif Kabupaten Mamuju Tengah dalam Rakornas P2DD menunjukkan komitmen daerah untuk terus berinovasi dan mendukung kebijakan transformasi digital, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Rakornas P2DD ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.(*)
