BANNIQ.Id. Balanipa. Rangkaian kegiatan Kongres Rakyat Balanipa I sebagai forum untuk terus menggelorakan semangat pantang mundur perjuangan pembentukan DOB Balanipa, digelar Forum Ilmiah Menuju DOB Balanipa, Jum’at 3 April 2026 di Ponpes Modern Darul Mahfuz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung.
Hadir sebagai pemateri Wamendagri Arya Bima, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Ekonom kelahiran Sulbar Dr.Sarkawi Rauf, Ketua Forkonas DOB,Rahmat Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar Abdul Kadir.
Hadir pula sebagai Pemateri mewakili Pemprov Sulbar, Kepala Bapperida, Amujib, Eksponen Pejuang Sulbar Dr.Rahmat Hasanuddin, Syahrir Hamdani, Mujirin M Yamin yang juga Ketua KAPP Balanipa, Budayawan Sri Musdikawati,Darmansyah dan Ridwan Alimuddin dipandu Host Adi Arwan Alimin.
Pada paparannya, Arya Bima menegaskan Pemerintah tetap merespon Aspirasi di daerah yang menyuarakan Pemekaran daerah, meskipun saat ini masih moratorium kebijakan pembentukan DOB.
Secara empirik lanjut Arya, Pemerintah melalui Kemendagri terus melakukan evaluasi terhadap DOB-DOB yang telah terbentuk sebelum keluarnya kebijakan moratorium Pemekaran.
” Dari hasil evaluasi pemerintah terhadap DOB ada DOB yang perkembangan cepat, bahkan ada yang melebihi daerah Induknya namun ada juga yang cenderung stagnan, tentu ini catatan kita untuk Kebijakan pembentukan DOB ke depan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Arya via virtual.
Dari aspek dukungan Legislatif untuk DOB juga telah direspon dengan baik oleh Komisi II DPR RI sebagai Komisi yang membidani Pemekaran daerah, namun sampai saat ini hanya berputar pada diskusi dan dialog dengan para pejuang DOB di Seluruh Indonesia, karena terkendala peraturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang belum terbit.
” Selama ini kita tetap merespon dan menfasilitasi dialog atau diskusi bagi teman-teman Pejuang DOB baik secara Mandiri maupun kolektif melalui Forkonas, namun hanya sebatas itu karena PP Sebagai Peraturan pelaksanaannya untuk pemekaran ini belum diterbitkan,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Zadikin.
Hal senada diungkapkan Ketua Forkonas DOB Rahmat.Kata dia, gerakan perjuangan para Pejuang DOB tetap harus digelorakan sebagai isyarat bahwa semangat pemekaran tersebut tetap bergelar, meskipun untuk tindak lanjut masih sebatas pada tataran diskusi karena terhalang kebijakan moratorium dan PP terkait aturan teknis pemekaran yang belum terbit.
” Kami tetap mengapresiasi dan mendukung penuh teman Pejuang DOB termasuk calon DOB Balanipa yang kembali menggelar kegiatan kongres, meskipun untuk tindak lanjutnya masih pada tataran diskusi mengingat Kebijakan moratorium dan PP yang belum terbit,” jelas Rahmat.
Kemudian dari sudut pandang Ekonomi, Sarkawi Rauf menilai kondisi Global Ekonomi Dunia dengan Perang yang terjadi di Timur Tengah sedikit banyak akan berdampak ke perekonomian nasional terutama untuk APBN yang mengakibatkan dana TKD juga akan ikut berkurang.
Menghadapi situasi tersebut kata Ekonom yang pernah jadi Komisaris di salah satu BUMN ini, daerah harus memacu PAD untuk meningkatkan kemandirian Fiskal. Tidak terkecuali untuk daerah persiapan DOB Balanipa yang memiliki potensi yang luarbiasa.
” Untuk menguatkan kemandirian fiskal maka daerah mau tidak mau harus berpacu meningkatkan PAD, di calon DOB Balinipa seperti di Kecamatan Tutar dan Alu memiliki potensi perkebunan, kemudian di Kecamatan Campalagian dan Tinambung memiliki potensi perikanan, seperti pengembangan udang vaname yang berkualitas ekspor, di sepanjang perbatasan Majene Polman itu sangat potensial untuk budidaya udang Vaname,” jelas Syarkawi.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulbar Ajbar Abd.Kadir yang merupakan salah satu putra Balanipa yang selama perjuangan DOB Balanipa terus mendukung dan membantu baik materi maupun inmateri ini mengatakan siap mendukung penuh penguatan DOB Balanipa sebelum resmi dimekarkan.
” Kami siap berkomunikasi dengan pihak Kemendes untuk menjadikan kawasan di Kecamatan Tutar dan Alu sebagai kawasan Pengembangaj Transmigradi terpadu dengan sistim nasional dan domestik yang mengukuhkan penduduk lokal Balanipa di program tersebut, ini sebagai langkah awal sebelum moratorium dibuka kembali,” ungkap Legislator yang waktunya lebih banyak membersamai masyarakat di Dapilnya ini./***
