BANNIQ.Id. Mamuju. Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk membedah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Rabu (25/02/2026), di Ruang Rapat Penerimaan Aspirasi Gedung DPRD Mamuju.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Mamuju, H. Syamsuddin Hatta, S.E., dan dihadiri anggota dewan, Kepala BPKAD, serta pimpinan OPD terkait—Dinas Kesehatan, Dikpora, Perdagangan, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, hingga Dinas PPA. Turut hadir Koordinator Wilayah (Korwil) dan seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Mamuju.
Syamsuddin menegaskan, MBG adalah program nasional prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pengawasan dan pengendalian harus dilakukan tanpa kompromi.
“Semua pihak wajib mengawasi dan mengawal program ini. Dari manajemen dapur hingga ke penerima manfaat, pelaksanaan harus sesuai standar MBG,” tegasnya.
Langkah tegas DPRD ini merespons sorotan negatif di media terkait kendala operasional di lapangan. Legislator meminta perbaikan cepat serta koordinasi lebih intens antara DPRD dan Satgas SPPG.
Dalam rapat ini terungkap, dari 28 SPPG (dapur) di Kabupaten Mamuju, baru 8 unit yang administrasinya lengkap sesuai regulasi.
Terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), DPRD memberi masa transisi enam bulan bagi SPPG untuk melengkapi seluruh dokumen. Namun, Syamsuddin memperingatkan, pelanggaran fatal tidak akan ditoleransi dan bisa berujung penghentian operasional.
Koordinator Wilayah SPPG MBG Kabupaten Mamuju, Awaluddin S, menyampaikan bahwa 8 SPPG telah beroperasi penuh dan mengantongi SLHS, sementara 20 lainnya masih berproses.
“Kami menjadikan ini atensi serius. Dalam enam bulan ke depan, 20 SPPG yang tersisa ditargetkan sudah bersertifikat SLHS,” ujarnya.
laporan :Irham Siriwa
