Ragam Alasan,Bapemperda DPRD Sulbar Hentikan Pembahasan Ranperda Pendidikan

Hits: 100

Ketua Bapemperda DPRD Sulbar,H.Syahrir Hamdani(photo:bnq)

BANNIQ.Id. Sulbar. Rencana penyusunan Ranperda Pendidikan yang beberapa bulan lalu digodok di DPRD Sulbar, dan telah melakukan FGD di Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan beberapa Guru Besar di PTN tersebut, tidak berlanjut alias dihentikan.

Alasan perihal penghentian pembahasan Ranperda tersebut, disampaikan ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulbar,H.Syahrir Hamdani, Rabu (28/10/2020).

Kata politisi Gerindra ini, penghentian Pembahasan Ranperda itu karen ternyata Perda Pendidikan telah ada sebelumnya, di tahun 2013.

” Ternyata Perda pendidikan sudah ada sejak tahun 2013, hal itu disampaikan oleh pak Mulyadi Bintaha, mantan Kadis pendidikan. Mengherankan mengapa tidak diketahui anggota DPRD periode Sebelumnya ,” Ujar Syahrir.

Adanya pembahasan Ranperda Pendidikan kata Syahrir, jelang akhir masa jabatan anggota DPRD Periode 2014-2019 tersebut diusulkan lewat jalur hak inisiatif DPRD. Dan sejatinya menurut dia sebua Ranperda mestinya disertai dengan Pokok-pokok pikiran secara komprehensif.

” Sebuah ranperda hak inisiatif mestinya disertai pokok-pokok pikiran tentang substansi, urgensi , sasaran dan jangkauan. Pokok-Pokok pikiran dimaksud mesti disampaikan dalam rapat paripurna DPRD , tapi rupanya tidak pernah dilakukan DPRD periode sebelumnya. Terbukti hingga kini Saya selaku ketua Bapemperda belum pernah menemukan risalah/notulen tentang ranperda tersebut,” Kilahnya.

Alasan lain penghentian pembahasan Ranperda itu di tingkat Pansus timpal Syahrir, karena tatib mengatakan umur/masa kerja sebuah pansus berlaku selama 1 tahun. Pansus ranperda pendidikan diketuai oleh Pak Risbar yang juga sebagai pengusul (pansus luncuran dari tahun 2019).

Masih Syahrir terkait Ranperda tersebut terdapat satu kejanggalan karena naskahnya tidak orisinil disusun oleh DPRD tapi naskah akademiknya dibuat oleh pihak lain, meskipun hal ini tidak menjadi masalah disusun oleh pihak lain karena yang terpenting kata dia tidak ada duplikasi.

” Hal itu baru kami ketahui pada saat FGD berlangsung di UNM, Sebelum berlangsung FGD di UNM, saya bertemu dengan yang mengaku sebagai pihak ketiga yang mengerjakan naskah , mengeluh karena masih ada sebahagian haknya yang belum diterima dari nilai kontrak yang ada,” beber Syahrir.

Secara empirik terkait Ranperda tersebut tambah Syahrir, Bapemperda selaku badan yang mengkoordinir pembahasan Ranperda belum berada pada jalur yang sesungguhnya.

” Bapemperda DPRD Sulbar selama 16 tahun, belum berada pada jalur yang sesungguhnya. Seharusnya Bapemperda diposisikan sebagai AKD yang bertanggung jawab atas Substansi muatan ranperda. Tapi Faktanya Hanya difungsikan sebagai AKD mencatat jumlah ranperda yang diprogramkan. Dari sana langsung dibuatkan pansus, entah karena motivasinya semangat untuk jalan atau karena pemahaman terhadap kerja-kerja Bapemperda yang kurang,” lugasnya.

Lebih jauh Syahrir mendeskripsikan, dalam rapat paripurna lalu (awal oktober), dirinya sudah sampaikan sikap Bapemperda bahwa sebuah ranperda tdk boleh lagi langsung dipansuskan dan bahkan sebuah ranperda tidak mutlak dipansuskan. Bisa saja sebuah ranperda selesai di Bapemperda atau komisi terkait.

” Dalam rapat paripurna tersebut saya sampaikan sebuah analog; sebuah Ranperda ibarat pasien yang dirujuk kerumah sakit tidak mungkin langsung naik meja operasi, harus didahului diagnosa chek golongan darah denyut jantung dan memastikan jenis penyakit pasien,” Paparnya.

Informasi terkait penghentian Pembahasan Ranperda tersebut, masih kata Syahrir juga sudah disampaikannya ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Prof Gufran Darma Dirawan, beberapa jam usai dilantik sebagai Kadis.

” Beberapa jam setelah Prof Gufron dilantik, saya sudah chating beliau terkait Ranperda tersebut,” ucap Syahrir.

Untuk itu Guna lebih berkualitasnya Ranperda yang akan dibahas ke depan baik melalui hak inisiatif DPRD maupun Ranperda yang sifatnya reguler oleh Eksekutif, sambung Syahrir akan lebih banyak menggunakan pendekatan sosiologis dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

” Ranperda tahun depan akan lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat/pendekatan sosiologis lewat FGD 2 kali dalam daerah dan 2 kali luar daerah,” harapnya.

Ia juga menegaskan bahwa untuk sebuah Ranperda inisiatif seutuhnya menjadi ranah sekertariat, dapat dilaksanakan secara swakelola dan bisa juga melibatkan pihak ketiga dari lembaga lain terutama untuk pembuatan naskah akademiknya, tetapi jangan pihak ketiganya tersebut mewakili individu.

Menyadari posisi Bapemperda sebagai AKD yang membahas Ranperda semestinya Bapemperda itu kata Syahrir dimaknai sebagai wajahnya DPRD.

” Patut kita pahami juga bahwa Bapemperda itu adalah wajah Legislatif, karena itu semua anggota DPRD sebutannya sebagai legislator,” Imbuhnya.

Selain itu Sebut Syahrir, ke depan Bapemperda juga akan melakukan evaluasi terhadap Perda yang masa berlakunya di atas 5 tahun.

” Bapemperda akan melakukan evaluasi dan kajian Perda maupun Pergub yang sudah berumur 5 tahun keatas, untuk melihat dan memastikan apakah sebuah perda masih efektif,” pungkas mantan dosen Fisipol Unhas ini.|asdar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *