BANNIQ.Id. Sulbar. Terkait Kunjugan perwakilan fraksi DPRD sulbar, Hatta Kainnag, SH ke kantor Asosiasi Daerah Penghasil migas (ADPMET)BSCD Jakarta, berharap adanya kolaborasi Pj Gub sulbar dan Bupati Mamuju untuk mendapatkan hak daerah dari kegiataaan Hulu migas diselat Makassar.
” Sudah banyak WK migas di selat Makassar namun daerah kita tidak maksimal mendapatkan hak apakah itu DBH migas , DBH PBB migas yang menjadi hak daerah karna bukti fisik dan dokumen sangat mendukung hal itu mulai dokumen perda wilayah , kep mentri kelautan perikanan , adanya patok , adanya pipa gas di bawah laut yang secara kasa mata terlihat dan akurasi nya melalui pembuktian dengan kerja kerja provinsi dan kabupaten,” Jelas Seketaris Fraksi Nasdem DPRD Sulbar,Hatta Kainang,SH.,Jumat (26/4/24).
Dijelaskan, inilah momentum untuk menaikkan kapasitas fiskal daerah dalam menjaga stabilitas Ekonomi makro , sangat ruginya kita wilayah terdapat SDA migas namun kita tidak nikmati cukuplah lere lerekang yang awalnya milik kita penuh kini hanya berbagi PI migas dengan Kalsel.
“DBH pun tak dapat perlu ada tim gabungan Pemprov sulbar dan Pemkab mamuju untuk melakukan aksi nyata , bagi kami ini serius demi masa depan sulbar sehingga dari hasil tersebut dapat menjadi program pembangunan di sulbar , tindakan ini juga bagian dari memperkukuh pulau terdepan sulbar sebagai sisi depan IKN sehingga efek IKN akan terasa di provinsi Sulbar,” pungkasnya.|****