BANNIQ.Id. Tinambung. Harapan untuk mempercepat perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa kembali mengemuka.
Menyongsong agenda persidangan Komisi II DPR RI pada masa sidang terakhir Desember 2026, sejumlah elemen masyarakat Balanipa mulai mematangkan kembali langkah perjuangan, termasuk memperbarui dokumen pendukung pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Balanipa.
Semangat itu terasa dalam rapat yang digelar Komite Aksi Perjuangan Pembentukan (KAPP) Balanipa bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, tokoh perempuan dan berbagai elemen masyarakat dari beragam profesi di Rumah Adat Paqbicara Kayyang Balanipa, Kandeapi, Tinambung, Minggu (13/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua KAPP Balanipa Lukmanul Hakim dan dipandu moderator Saharuddin. Pertemuan berlangsung responsif dan dinamis, dengan peserta aktif menyampaikan pandangan tentang langkah yang perlu segera dilakukan agar perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa kembali bergerak lebih cepat.
Lukmanul Hakim mengatakan, salah satu pekerjaan penting yang harus segera dilakukan adalah memperbarui dokumen pendukung pembentukan CDOB Balanipa. Langkah tersebut dinilai penting sebagai persiapan menghadapi agenda pembahasan CDOB di Komisi II DPR RI dan Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) CDOB pada masa sidang terakhir tahun ini.
“Diperlukan percepatan update kembali dokumen pendukung pembentukan CDOB Balanipa, sebagai persiapan untuk disampaikan ke Komisi II DPR RI dan Forkonas CDOB yang akan melaksanakan sidang di masa sidang terakhir pada bulan Desember 2026,” jelas Lukmanul Hakim mengawali pembicaraan.
Di tengah pembahasan itu, peserta rapat juga menyoroti dinamika internal KAPP Balanipa. Sejumlah peserta berpandangan bahwa evaluasi kinerja dan reposisi kepengurusan perlu dipertimbangkan agar organisasi perjuangan tersebut dapat kembali bergerak lebih efektif.
Usulan itu muncul bukan semata karena persoalan organisasi, tetapi juga melihat kondisi sejumlah pengurus yang kini tidak lagi aktif karena kesibukan masing-masing.
Selain itu, beberapa pengurus KAPP Balanipa telah meninggal dunia sehingga diperlukan penyesuaian struktur agar roda perjuangan tetap berjalan.
“Kami berharap ada evaluasi kinerja dan reposisi kepengurusan, karena ada beberapa pengurus yang sudah tidak aktif karena kesibukan lain, juga adanya beberapa pengurus yang telah meninggal dunia,” ujar Ketua Pokja Campalagian, Mahfud.
Bagi peserta rapat, pembaruan dokumen dan penguatan energi organisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Perjuangan yang telah berlangsung panjang membutuhkan langkah yang terukur sekaligus semangat baru agar harapan masyarakat Balanipa tidak berhenti sebagai wacana.
Tokoh masyarakat Batulaya yang juga Anggota DPRD Polewali Mandar dari Partai NasDem, Amir, S.Pd., menilai pembaruan dokumen CDOB Balanipa memang sudah mendesak dilakukan. Namun, apabila dalam proses tersebut diperlukan energi baru melalui reposisi kepengurusan, hal itu hendaknya ditempuh secara santun dan beretika.
“Benar, updating dokumen CDOB Balanipa perlu segera dilakukan sebelum bulan Desember tahun ini. Kalau dibutuhkan energi baru atau reposisi pengurus, tentu harus dilakukan dengan santun dan beretika, mengedepankan sikap sipakatau dan sipakalebbi,” ujar Amir.
Pandangan senada disampaikan Ketua Pokja Balanipa, Rasjuddin. Ia menekankan pentingnya langkah yang persuasif sekaligus tetap berada dalam koridor asas legalitas.
Karena itu, rapat kemudian menyepakati tujuh anggota Pokja untuk menghadap Ketua KAPP Balanipa, Mujirin M. Yamin. Pertemuan tersebut akan menjadi ruang untuk menyampaikan hasil rapat, khususnya mengenai evaluasi kinerja KAPP dan kemungkinan reposisi kepengurusan.
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara rapat sebagai bagian dari langkah bersama untuk menjaga keberlanjutan perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa.
Sementara itu, mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar, Imran Kaljubi, mengingatkan agar proses tersebut tetap dilandasi semangat kekeluargaan.
Menurutnya, siapa pun yang nantinya menyampaikan hasil rapat kepada Ketua KAPP Balanipa harus membawa narasi penghargaan, terutama karena Mujirin M. Yamin merupakan tokoh dan senior dalam perjuangan tersebut.
Ia berharap setiap perbedaan pandangan mengenai arah organisasi tidak menjadi sekat, melainkan menjadi bagian dari proses memperkuat kembali barisan perjuangan.
“Seketika tujuh anggota Pokja sowan ke Ketua KAPP Balanipa, hendaknya dengan narasi kekeluargaan dan penghargaan sebagai tokoh dan senior, serta senantiasa dalam semangat kebersamaan,” ujar Imran.
Bagi masyarakat Balanipa, perjuangan pembentukan daerah otonomi baru bukan sekadar tentang perubahan administratif. Di dalamnya ada harapan panjang untuk menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, membuka ruang pembangunan yang lebih luas, serta memberi masa depan yang lebih baik bagi generasi Balanipa.
Kini, menjelang agenda penting pada Desember 2026, para pejuang pembentukan Kabupaten Balanipa kembali dihadapkan pada pekerjaan besar: memperbarui dokumen, memperkuat organisasi, dan menyatukan kembali langkah agar perjuangan yang telah lama dirawat itu tetap menyala./***
