Mengapa Sejarah Kelahiran Sulawesi Barat Harus Ditulis Sekarang
Muhammad Ridwan Alimuddin, penulis Buku Putih Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
Dua puluh dua tahun setelah Sulawesi Barat diperingati sebagai sebuah provinsi, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang berjuang. Pertanyaan yang lebih mendesak ialah: seberapa lengkap kita masih mengingat jalan panjang yang melahirkannya?
Ada satu kalimat dalam wawancara yang terus terngiang ketika saya mengerjakan Buku Putih Perjuangan Pembentukan Sulawesi Barat. Kalimat itu diucapkan Tammalele, salah seorang pelaku yang saya wawancarai. “Tolong, menulislah buku ketika para pejuang ini belum pikun.”
Kalimatnya sederhana. Tetapi semakin lama saya mengerjakan buku ini, semakin terasa bahwa ia bukan sekadar permintaan agar sebuah buku segera selesai. Di belakangnya ada kegelisahan yang jauh lebih besar: waktu sedang bekerja.
Ketika Tammalele mengatakan itu, sebagian besar orang yang terlibat langsung dalam perjuangan pembentukan Sulawesi Barat masih dapat ditemui. Mereka masih bisa menceritakan rapat-rapat kecil, perjalanan ke Makassar atau Jakarta, siapa yang datang ke sebuah pertemuan, siapa yang menyediakan kendaraan, bagaimana uang perjalanan dikumpulkan, bagaimana sebuah surat disusun, dan bagaimana ketegangan muncul ketika pilihan strategi tidak selalu sama. Ia bahkan meminta agar penelitian dilakukan selagi mereka masih dapat memberikan kesaksian.
Sekarang, menjelang 22 September 2026, Sulawesi Barat memasuki usia 22 tahun menurut penanggalan hari jadi yang selama ini diperingati pemerintah daerah. Dua puluh dua tahun sebenarnya bukan waktu yang terlalu lama bagi sebuah provinsi. Tetapi bagi sejarah lisan, dua puluh dua tahun cukup panjang untuk mengubah keadaan secara drastis.
Orang menua. Sebagian meninggal. Arsip berpindah tangan. Album foto dapat tercecer. Surat yang dahulu dianggap biasa saja mungkin dibuang ketika rumah direnovasi. Nama yang dahulu begitu dikenal perlahan tinggal sebagai nama jalan atau nama yang disebut sepintas dalam pidato hari jadi.
Lebih rumit lagi, ingatan manusia tidak bekerja seperti lemari arsip.
Seseorang dapat mengingat wajah, suasana, ketakutan, kemarahan, atau kegembiraan dengan sangat kuat, tetapi keliru mengingat tahunnya. Orang lain dapat mengingat tanggal dengan baik, tetapi melupakan siapa saja yang berada di ruangan. Dua orang yang menghadiri peristiwa yang sama dapat membawa pulang pengalaman yang sama sekali berbeda. Itulah salah satu alasan saya merasa Buku Putih perlu dikerjakan.
Saya tidak berangkat dengan keinginan menentukan satu orang sebagai pusat seluruh perjuangan. Semakin banyak wawancara dilakukan, semakin tidak masuk akal sejarah pembentukan Sulawesi Barat ditempatkan hanya pada satu tokoh, satu organisasi, satu kabupaten, satu kelompok umur, atau satu jalur politik. Saya justru menemukan sebuah jaringan.
Ada generasi yang membawa ingatan perjuangan jauh sebelum Reformasi. Ada akademisi. Ada birokrat. Ada mahasiswa yang memilih demonstrasi. Ada kelompok senior yang mengandalkan persuasi. Ada pengusaha yang membantu biaya. Ada masyarakat perantauan. Ada wartawan dan media. Ada orang yang menyusun surat dan proposal. Ada yang mengantar delegasi. Ada yang menyediakan rumah untuk rapat. Ada yang bergerak di Makassar, ada yang bertahan di kampung-kampung, ada yang membuka jalan di Jakarta.
Anwar Adnan Saleh, ketika mengenang kondisi Mamuju pada masa itu, menjelaskan salah satu alasan yang menghidupkan aspirasi tersebut. Menurutnya, keadaan daerah dan jauhnya rentang kendali dari Makassar menumbuhkan keyakinan bahwa perubahan akan lebih mungkin bila daerah dapat mengurus pemerintahannya sendiri. Itu satu suara.
Suara lain datang dari Abdul Rahim, yang memasuki gerakan sebagai mahasiswa. Ia mengingat pertemuan sekitar 1997–1998 di kediaman Ma’mun Hasanuddin. Di tempat itu, katanya, mahasiswa diajak memikirkan bagaimana “bersatu-padu” dengan elemen masyarakat lain untuk mendorong pembentukan Sulawesi Barat.
Kedua kesaksian itu tidak sedang menceritakan hal yang sama. Yang satu berbicara tentang keterbelakangan wilayah dan rentang kendali pemerintahan. Yang lain mengingat proses konsolidasi generasi muda. Tetapi justru begitulah sejarah bekerja: gambar besarnya tersusun dari banyak titik pandang.
Saya lalu menyadari bahwa yang sedang saya kumpulkan sebenarnya bukan sekadar bahan sebuah buku. Saya sedang mencoba menyusun peta ingatan.
Peta itu tentu tidak sempurna. Ada wilayah yang padat karena banyak informannya. Ada bagian yang samar karena orang yang paling mengetahui sebuah peristiwa telah meninggal. Ada nama yang berkali-kali muncul dalam banyak kesaksian, sementara nama lain hanya disebut sekali. Ada cerita yang sangat detail tetapi tidak mempunyai dokumen pendukung. Ada pula dokumen yang lengkap tetapi orang-orang yang menyusunnya tidak lagi dapat menjelaskan konteks di belakangnya. Karena itulah wawancara saja tidak cukup.
Di sinilah perjalanan penyusunan Buku Putih kemudian berkembang. Dari rekaman wawancara saya mulai bergerak ke surat, keputusan organisasi, notulen, rekomendasi, foto, kliping, dokumen DPRD, dokumen pemerintah, dan arsip pribadi yang selama puluhan tahun berada di tangan para pelaku.
Koleksi Naharuddin, misalnya, memperlihatkan lapisan perjuangan yang tidak selalu muncul secara dramatis dalam cerita lisan. Di sana terdapat struktur KAPP-SULBAR, rangkaian konsolidasi daerah, notulen pertemuan tiga DPRD pada 3 Juni 2000, serta berkas Kongres/Rapat Akbar 2001 yang mencakup TOR, panitia, agenda, anggaran, undangan dan daftar hadir. Kertas-kertas itu mengajarkan sesuatu: sejarah bukan hanya terbuat dari pidato besar.
Ia juga dibangun dari surat undangan, biaya perjalanan, daftar hadir, rapat yang melelahkan, orang yang mengetik dokumen, orang yang membawa berkas dari satu kota ke kota lain, dan orang yang bersedia duduk berjam-jam menyelesaikan perbedaan.
Koleksi Syahrir Hamdani membawa saya lebih jauh lagi. Di dalamnya terdapat surat tertanggal 9 Agustus 1967 yang memuat frasa lama dalam ejaan zamannya: “perdjuangan Mandar untuk Propinsi.” Bukti tertulis seperti ini penting karena membuat pembicaraan mengenai perjuangan generasi terdahulu tidak semata-mata bergantung pada ingatan yang direkam puluhan tahun kemudian. Namun saya juga harus berhati-hati: nota beberapa halaman yang berada sesudah surat tersebut belum boleh begitu saja dianggap ditulis oleh orang yang sama sebelum provenance-nya benar-benar dipastikan.
Dalam pekerjaan seperti inilah saya semakin memahami mengapa Buku Putih tidak boleh menjadi buku tentang “siapa yang paling berjasa”. Pertanyaan semacam itu menggoda karena sederhana. Tetapi sejarah yang saya temukan tidak sederhana.
Ada orang yang bekerja ketika gerakan masih berupa gagasan. Ada yang hadir ketika organisasi dibentuk. Ada yang diperlukan ketika massa harus digerakkan. Ada yang baru sangat penting ketika perjuangan memasuki DPR. Ada yang tidak pernah berorasi, tetapi surat yang disusunnya menentukan. Ada pula orang yang namanya tidak banyak disebut, tetapi rumah, kendaraan, uang atau jaringannya memungkinkan pekerjaan orang lain berlangsung.
Almalik Pababari memberikan satu kalimat yang menurut saya penting untuk membaca watak kolektif itu. Ketika berbicara tentang pembangunan sesudah provinsi terbentuk, ia mengatakan: “Sulawesi Barat ini bukan milik orang Mamuju saja.”
Baginya, siapa pun yang datang dan mampu bekerja bersama mempunyai tempat dalam pembangunan provinsi.
Kalimat itu dapat dibaca lebih luas. Sebagaimana Sulawesi Barat bukan milik satu daerah setelah terbentuk, sejarah pembentukannya juga tidak selayaknya dimiliki secara eksklusif oleh satu kelompok.
Itulah sebabnya saya tidak ingin Buku Putih menutup perdebatan. Saya justru berharap buku ini menyediakan lantai yang lebih kokoh untuk perdebatan itu: siapa mengatakan apa, kapan kesaksian direkam, dokumen apa yang tersedia, di mana versi berbeda muncul, dan bagian mana yang belum dapat dipastikan.
Pada 22 September nanti, kita tentu boleh merayakan. Tetapi hari jadi mestinya juga menjadi hari untuk membuka kembali lemari dan peti lama di rumah-rumah para pelaku. Memeriksa album keluarga. Membaca surat yang hampir menguning. Mendengarkan kembali rekaman. Menanyakan nama orang dalam sebuah foto sebelum tidak ada lagi yang dapat mengenalinya.
Sebab sebuah provinsi bukan hanya dibentuk oleh undang-undang. Ia juga dibentuk oleh harapan manusia yang mendahului undang-undang itu.
Dua puluh dua tahun sesudahnya, pertanyaan yang menurut saya semakin penting bukanlah apakah kita masih hafal tanggal kelahiran Sulawesi Barat.
Pertanyaannya: seberapa banyak kita masih memahami mengapa ia diperjuangkan, siapa saja yang mengerjakannya, dan bagaimana ingatan itu akan kita serahkan kepada generasi berikutnya? Buku Putih ini adalah salah satu ikhtiar untuk menjawabnya. Bukan jawaban terakhir.
