Catatan Ultah Sulbar ke 22
Oleh: Usman Suhuriah
Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulbar_
Permasalahan pembangunan Sulawesi Barat selama ini terjebak dengan ketergantungan fiskal akut dari pemerintahan pusat. Sisi lain, mengukur ‘keberhasilan’ itu dilihat dari berapa besar Dana Alokasi Umum (DAU), DAK, DBH) maupun Bansos hasil transfer pusat. Logika ini keliru secara teoretis dan fatal secara empiris. Sebab daerah tidak akan pernah maju selama pembangunan dipahami sebagai transfer, bukan sebagai akumulasi aset ekonomi produktif.
Argumen ini berangkat dari kerangka Daron Acemoglu -pemenang Nobel ekonomi 2024. Daron mengingatkan bahwa tanpa ketepatan (kecerdasan) untuk menghubungkan kebijakan dengan keadilan struktural, pembangunan hanya menjadi ekstraksi, hanya bisa mengeruk tanpa mengembalikan. Ia menegaskan daerah miskin tetap miskin bukan karena kurang bantuan, melainkan karena tidak memiliki institusi dan aset yang memungkinkan warganya menciptakan nilai tambah.
Data BRIN untuk indeks daya saing daerah (IDSD), menempatkan Sulbar sebagai provinsi dengan skor sangat rendah se-Sulawesi. Data ini secara kualitatif menunjukan permasalahan akut lainnya, misalnya isu kemiskinan wilayah, pengangguran terbuka, mutu lulusan Sekolah/PT, stunting, dsb. APBD Sulbar 2026 sekitar Rp 1,6 triliun, 85% bergantung pada transfer pusat. Ini adalah kenyataan dari budget constraint yang kronis. Artinya daerah ini tidak punya pilihan kecuali hanya bisa berharaf transfer pusat.
Bila kita belajar ke teori ekonomi pembangunan, ada perbedaan fundamental antara income dan asset. Belanja pegawai dan operasional pemerintah daerah, belanja konsumtif lainnya adalah income fasif, habis dikonsumsi. Hari ini diterima, besok habis untuk sandang pangan. Sementara aset ekonomi adalah sesuatu yang menghasilkan di masa depan : pelabuhan, smelter, irigasi teknis, jalan produksi, cold storage, kebun produktif, dan skill.
Amartya Sen menyebutnya capability deprivation. Ketika suatu wilayah hanya bisa menerima uang tunai tanpa memberi aset, ia tidak memperluas kapabilitas warga untuk keluar dari kemiskinan. Warga Mamasa misalnya, diberi bantuan Rp 600 ribu per bulan, tetapi tidak memiliki jalan tani untuk mengangkut kopi dan hasil lainnya. Hasilnya, bantuan itu justru menciptakan ketergantungan. Uang habis, kemiskinan tetap.
Mengapa kita tak maju ? Pertama, terjadi kebocoran (leakage), uang yang masuk di Sulbar bocor. Kita punya Sawit di Mamuju, Mateng, Pasangkayu, Kakao di Polewali Mandar. Tetapi semua diekspor sebagai bahan mentah. Nilai tambahnya dinikmati di Sulsel atau di Sulteng atau di Surabaya. Tanpa smelter, tanpa pabrik pengolahan kakao, tanpa industri hilirisasi. Akhirnya PDRB Sulbar tidak pernah terakumulasi.
Kedua, low multiplier effect atau uang yang masuk ke daerah langsung bocor keluar tidak ada perputaran dalam daerah. Uang transfer dibelanjakan, tetapi Beras telur dari Sidrap, Sayur dari Enrekang, Semen dari Pangkep. Setiap Rp 1 triliun transfer pusat, mungkin hanya Rp 200 miliar yang berputar di Sulbar. Sisanya kembali ke daerah lain. Ini yang dalam ekonomi wilayah disebut daerah kaya menyedot semua yang bagus dari daerah miskin (backwash effect).
Ketiga, moral hazard birokrasi. Ketika APBD bergantung 85% pada pusat, insentif kepala daerah bukan menciptakan aset, melainkan mengandalkan lobi anggaran untuk memenuhi belanja rutin daerah. Ini cara mengelola daerah dalam jebakan ketergantungan fiskal dari pusat. Anggaran yang tersedia sudah dalam skala kecil namun terpencar, terdistribusi bukan terfokus pada perkuatan aset ekonomi.
Jika daerah ini ingin maju, tentu mau maju ?- paradigmanya harus dibalik dari ; berapa banyak uang dari pusat bisa ditarik (transfer-based development) menjadi berapa banyak alat produksi yang dapat menghasilkan income (asset-based development).
Setidaknya 2 pilar aset yang harus dibangun. Pertama, Aset Fisik Produktif. Sulbar tidak butuh gedung kantor baru, tetapi butuh Pelabuhan Belang-belang yang bisa sandar kapal 5.000 DWT, jalan tani beton di pegunungan Mamasa-Pasangkayu, Pegunungan Majene, dan listrik 24 jam. Tanpa infrastruktur ini, biaya logistik Sulbar 30-40% lebih mahal dari Sulsel-Sulteng. Tidak ada investor yang mau masuk ke daerah dengan biaya logistik tidak terkira.
Kedua, Aset Industri Hilirisasi Sawit (produksi sawit Sulbar peringkat 16 nasional dan terbesar di Sulawesi). Daerah ini harus memaksa investasi smelter. Di Mamuju Tengah misalnya, dengan insentif lahan dan kepastian regulasi. Begitu juga dengan tambang mineral Logam Tanah Jarang (LTJ) yang sementara ini ditahap eksplorasi. Kakao Sulbar yang merupakan salah satu terbesar ke 4 di Indonesia harus diolah menjadi bubuk kakao dan cokelat batangan di Polewali, bukan dijual biji.
Membangun daerah ini butuh kebijakan. Itu tercermin dari keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Bijak mengelola daerah ini ke arah ; bagaimana bisa memiliki aset atas kekayaan alamnya sendiri. Selama Sulbar hanya menjadi objek transfer dan bukan subjek pemilik aset, maka kemiskinan akan tetap diwariskan.
Jika kebijakan pembangunan bisa difokus ke aset produktif untuk provinsi miskin seperti Sulbar – untuk membangun satu smelter, satu pelabuhan refsentatif, dan 1.000 km jalan tani – maka dalam 15-20 tahun mendatang, Sulbar besar kemungkinan tidak perlu lagi meminta transfer dari pusat. Selamat ultah Sulbar ke 22 !
